Belum lagi, terkadang antar kandidat juga terjadi aksi saling sikut untuk saling berebut rekomendasi.
Jika ini terjadi, bisa jadi sistem lelang-lah yang digunakan. Siapa berani bayar mahal, rekomendasi pasti ditangan.
Selain mahar untuk parpol, mahar dukungan dari organisasi untuk memuluskan jalan khususnya dalam mencari simpati publik juga tak bisa dipandang sebelah mata.
Dukungan organisasi massa besar bisa jadi faktor penentu kemenangan, karena selain memiliki kader militan, biasanya para kader ini akan selalu 'takzim' pada titah pimpinan.
Fenomena mahar politik inilah yang disebut oleh KPK sebagai biang dari maraknya kasus korupsi di daerah.
Ketika terpilih sebagai gubernur, masalah utama yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan modal saat maju pilkada.
Hitung-hitungan mahar politik itu bakal sangat ringan bagi calon, jika ada dukungan dari pengusaha.***