PESAWARAN INSIDE -Pilkada 2024 kali ini bakal menjadi arena pertarungan sengit para kandidat, termasuk di Pilgub Lampung.
Hajat demokrasi lokal lima tahunan ini diketahui memiliki biaya yang mahal untuk bisa maju dan berlaga di Pilgub Lampung.
Ada yang menyebut, untuk bisa maju di Pilgub Lampung butuh modal lebih dari Rp100 milyar.
Modal sebesar itu, baru sebatas untuk bisa ikut bertarung dengan kandidat lain di Pilkada Serentak 2024.
Selain untuk kebutuhan kampanye dan sosialisasi, modal ratusan milyar itu juga kabarnya dialokasikan untuk melobi selembar surat rekomendasi dari partai politik pendukung.
Bahkan, konon kabarnya, tiap satu kursi parpol di DPRD Lampung bisa punya nilai jual hingga Rp500 juta!.
Tinggal dikalikan saja dengan jumlah kursi yang diraih pada pileg lalu. Angka yang muncul itulah yang jadi mahar parpol.
Itu jika menggunakan jalur resmi. Jika lewat jalur lain, angkanya bahkan bisa membengkak.
Apalagi untuk parpol-parpol favorit yang meraih kursi terbanyak.
Belum lagi, terkadang antar kandidat juga terjadi aksi saling sikut untuk saling berebut rekomendasi.
Jika ini terjadi, bisa jadi sistem lelang-lah yang digunakan. Siapa berani bayar mahal, rekomendasi pasti ditangan.
Selain mahar untuk parpol, mahar dukungan dari organisasi untuk memuluskan jalan khususnya dalam mencari simpati publik juga tak bisa dipandang sebelah mata.
Dukungan organisasi massa besar bisa jadi faktor penentu kemenangan, karena selain memiliki kader militan, biasanya para kader ini akan selalu 'takzim' pada titah pimpinan.
Fenomena mahar politik inilah yang disebut oleh KPK sebagai biang dari maraknya kasus korupsi di daerah.
Ketika terpilih sebagai gubernur, masalah utama yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengembalikan modal saat maju pilkada.
Hitung-hitungan mahar politik itu bakal sangat ringan bagi calon, jika ada dukungan dari pengusaha.***