Network
PESAWARANINSIDE – Hanya Partai Golkar (22 kursi) dan PDIP (21 kursi) yang dapat mengajukan pasangan calon (paslon) tanpa koalisi untuk Pilkada di Sumatera Utara, 27 November 2024 mendatang.
Demikian dikatakan Sutrisno Pangaribuan, Fungsionaris PDIP Sumatera Utara siaran pers yang diterima Kamis 18 April 2024.
Dikatakan Sutrisno, berdasarkan perolehan suara (kursi) di DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), dengan 100 kursi, Golkar dan PDI-P bisa mengajukan calon gubernur tanpa harus berkoalisi.
Sedangkan Partai Gerindra (13 kursi), Nasdem (12 kursi), PKS (10 kursi), PAN (6 kursi), Demokrat (5 kursi), Hanura (5 kursi), PKB (4 kursi), PPP (1 kursi), Perindo (1 kursi) harus berkoalisi.
“Maka jika mengacu pada ketentuan 20 persen kursi, atau 25 persen suara, Pilkada Sumut hanya dapat diikuti oleh 4 paslon,” ujar Sutrisno.
Meski tidak akan selalu kongruen, lanjutnya, namun koalisi antar partai politik (Parpol) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan memengaruhi peta koalisi di Pilkada Sumut.
Katanya, Golkar akan mencalonkan ketua DPD Tingkat 1 Sumut, Musa Rajeksah ( Ijeck), PDIP akan mencalonkan ketua DPD Provinsi Sumut, Rapidin Simbolon.
Lalu koalisi Gerindra, PAN, Demokrat akan mengusung menantu Jokowi. Sementara koalisi Nasdem, PKS, dan PKB akan mengusung Edi Rahmayadi. Hanura kemungkinan akan bergabung dengan Golkar, sementara Perindo dan PPP akan bergabung dengan PDIP.
“Dengan komposisi 4 paslon, maka PDIP akan memiliki peluang menang yang besar. Rapidin Simbolon akan menjadi sosok yang menjawab harapan dan kerinduan masyarakat di kawasan pantai barat serta dataran tinggi Sumut,” katanya lagi.
Sebab, masih kata Sutrisno, dari keempat kandidat tersebut, hanya Rapidin Simbolon yang mewakili etnis yang mendiami kawasan tersebut. Rapidin Simbolon juga memenuhi pola pergiliran kepemimpinan di Sumut pasca Pilkada langsung.
“Sebab Samsul Arifin, Gatot Pudjo Nugroho, hingga Edy Rahmayadi, gubernur hasil Pilkada langsung, mewakili pantai timur, dataran rendah, dan kawasan pesisir Sumut,” ucapnya.
Selain itu, PDIP dipastikan konsisten mengajukan paslon yang mewakili kepelbagaian penduduk Sumut. PDIP sebagai satu- satunya parpol yang akan mengajukan paslon yang mencerminkan Sumut sebagai miniatur Indonesia. Sumut didiami masyarakat multi etnis, multi kultural dan menjadi propinsi yang rukun.
Menurutnya, PDIP secara detail mengekspresikan seluruh warna- warni suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dalam Paslon yang diusung di Pilkada Sumut. Konsistensi PDIP mengusung Paslon Nasionalis akan memberi peluang besar bagi PDIP untuk memenangkan Pilkada Sumut.
Sebagai parpol yang dapat mengusung paslon sendiri, PDIP dapat mengusung paslon dari kader sendiri. PDIP dapat mengusung paslon Rapidin Simbolon- Darma Wijaya (Bupati Serdang Bedagai/ Ketua DPC PDIP Serdang Bedagai), atau paslon Rapidin Simbolon- Zahir (Bupati Batubara/ Ketua DPC PDIP Batubara).
“Lalu paslon Rapidin Simbolon-Agus Andrianto (Wakapolri). Skema Pilkada Sumut, siapapun calon wakil gubernurnya Rapidin Simbolon calon gubernurnya,” terus dia.
Bagi PDIP, ungkap Sutrisno, calon gubernur Sumut harus kader sendiri, yang memiliki KTA PDIP, dan telah mengikuti sekolah calon kepala daerah PDIP. Memiliki rekam jejak yang baik, bukan penghianat partai, terutama bukan penghianat demokrasi dan perusak konstitusi.
“Tidak ada ruang bagi PDIP untuk mengusung dan mendukung calon yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan. PDIP juga memastikan tidak akan mengusung dan mendukung calon yang memiliki rekam jejak tidak bersih dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza),” katanya.***
