Network
PESAWARAN INSIDE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur telah mengadakan rapat koordinasi yang berlangsung di Pantai Mutiara Baru Labuhan Maringgai pada Sabtu 21 Oktober 2023. Acara ini dihadiri oleh sejumlah insan pers dan sekitar 60 panitia pengawas kecamatan dari 24 kecamatan di wilayah tersebut. Tema yang diusung dalam rapat koordinasi ini adalah "Implementasi tugas dan fungsi pengawasan dalam melakukan publikasi dan dokumentasi hasil pengawasan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Lampung Timur."
Ketua Bawaslu Lampung Timur, Lailatul Khoiriyah, memimpin rapat tersebut, yang juga dihadiri oleh tiga pemateri ahli, yaitu akademisi Universitas Tulang Bawang, DR. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Karno Ahmad Satarya, MH dari Lampung Democracy Studies, dan Khairuddin, Sekretaris PWI Lampung Timur serta wartawan dari Helo Indonesia.Com.
Ketua Bawaslu, Lailatul Khoiriyah, menjelaskan bahwa tahapan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 14 Februari mendatang terus berjalan. Pada beberapa hari sebelumnya, para calon presiden dan wakil presiden telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, KPU juga akan segera menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang, memiliki peran penting dalam pengawasan proses ini. Oleh karena itu, petugas pengawas baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan perlu mempersiapkan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
"Saya mohon teman-teman Bawaslu dan Panwascam dapat mempersiapkan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," ujar Lailatul Khoiriyah.
Dalam perjalanannya, Lailatul Khoiriyah berharap agar di Kabupaten Lampung Timur tidak terjadi pelanggaran yang masif, baik yang dilakukan oleh calon-calon pusat, provinsi, kabupaten, DPD, atau tim pemenangan pemilihan presiden/wakil presiden.
"Kita berharap Pemilu di Kabupaten Lampung Timur minim pelanggaran dan mendukung demokrasi yang berkualitas," tambahnya.
Selanjutnya, akademisi dari Universitas Tulang Bawang, DR. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, memaparkan tentang implementasi dokumentasi hasil pengawasan pencalonan presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dia menyoroti pentingnya payung hukum yang mengatur pelaksanaan Pemilu 2024, baik yang berlaku saat ini maupun regulasi peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan pada pelaksanaan Pemilu.
"UU Pemilu saat ini masih berlaku, dan tidak menutup kemungkinan adanya regulasi atau penyempurnaan. Semua ini dilakukan dengan harapan menghasilkan demokrasi yang lebih berkualitas dan mengurangi pelanggaran," tegas Mieke.
Pemateri berikutnya, Karno Ahmad Satarya, membahas strategi pencegahan pelanggaran dan penanganan pelanggaran pengawasan Pemilu kecamatan pada tahapan pencalonan presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 Kabupaten Lampung Timur. Mantan Bawaslu Provinsi Lampung itu mengungkapkan potensi pelanggaran yang terjadi di tingkat kecamatan. Ia juga menjelaskan bahwa apapun pelanggaran yang terjadi, petugas Panwascam memiliki tanggung jawab besar demi tegaknya demokrasi yang bersih dan berkualitas.
