Network
PESAWARAN INSIDE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) observasi terhadap tiga kabupaten/kota antikorupsi di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu 6 Maret 2024 berlangsung di Balaikota Payakumbuh, Sumatera Barat.
Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Ariz Dedy Arham, menjelaskan, tiga (3) Kabupaten/Kota tersebut, diantaranya Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam bertujuan untuk mengenal lebih dekat mengenai upaya yang dilakukan dalam pemberantasan Korupsi.
" Kegiatan kali ini berada di Pemerintah Kota Payakumbuh, tentunya kami harap ada wakil dari Sumatera Barat yang akan menjadi Percontohan Kabupaten Kota Antikorupsi," jelas Ariz saat itu hadir Pj Walikota Payakumbuh, Jasman, dan Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda.
Lebih dari itu Ariz menambahkan bahwa Program Kabupaten dan Kota Antikorupsi adalah sebuah program yang dirancang setelah berjalannya Program Desa Antikorupsi yang mendapat respon positif dari masyarakat.
" Program Kabupaten Kota Antikorupsi adalah program berkelanjutan yang pelaksanaannya dimulai dari tahun 2024 hingga 2027. Untuk itu pentingnya peningkatan nilai-nilai intergitas dan pelibatan seluruh lapisan Masyarakat dalam memberantas korupsi," tandas Ariz, juga hadir Ahda Yanuar mewakili Inpektur Provinsi Sumatera Barat.
Pj Walikota Payakumbuh, Jasman, menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memilih Kota Payakumbuh sebagai wilayah yang dilakukan observasi tentu sangat peduli dengan upaya pencegahan korupsi, score MCP (Monitoring Center for Prevention).
" Mengingat score MCP kami tertinggi se Provinsi Sumatera Barat, karena itu akan selalu berkomitmen untuk mewujudkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang berintegritas dan antikorupsi," sambung Pj Walikota Payakumbuh saat diskusi bersama.
Sementara itu, Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda menyebutkan misi dan strategi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah antikorupsi itu melalui pemenuhan indikator Kabupaten Kota Antikorupsi yang disusun oleh KPK.
"Yaitu, mengenai Tata Kelola Pemerintah Daerah, Peningkatan Kualitas Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Budaya Kerja Antikorupsi, Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan Kearifan lokal," ucapnya.
" Banyak inovasi yang dilakukan pemerintah untuk menjawab permasalahan daerah," tambah Sekdakot Payahkumbuh itu turut dihadiri seluruh OPD dan Direktur BUMD setempat.
Ahda Yanuar mewakili Inpektur Provinsi Sumbar juga menyampaikan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Kabupaten Kota yang diobservasi KPK untuk menjadi Calon Percontohan Kabupaten Kota Antikorupsi.
" Jadi kami atas nama Pemprov Sumatera Barat sangat mendukung Pemerintah kabupaten kota di observasi KPK," jelas Ahda Yanuar, dilanjutkan rombongan KPK didampingi Sekda melakukan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik yang berada di lantai dasar Balaikota dan menyempatkan berdialog dengan masyarakat pengguna pelayanan publik. ***
