PESAWARAN INSIDE – Wacana penggunaan Hak Angket, politisi Demokrat Lampung, Yozi Rizal, mengatakan, elite politik memang makin lama makin terlihat “kurang ajar”.
Hal itu dikatakan caleg DPRD Provinsi Lampung dari Way Kanan dan Lampung Utara ini di laman FB-nya, Jumat 23 Februari 2024.
Ia melanjutkan, hanya karena ingin menaikkan posisi tawar tak segan gunakan hal legal meski itu tak wajar.
“Tapi kita tak usah heran, di masa pemerintahan rezim Jokowi yang disokong penuh oleh PDIP, Nasdem, Golkar, PKB, PPP, Gerindra dan PAN banyak juga hal tak wajar yang dilakukan meski terlihat legal,” ungkapnya.
Masih kata Yozi yang punya kans bakal duduk lagi di DPRD Provinsi Lampung periode 2024-2029 ini mengatakan, dalam demokrasi, setelah elektoral membuahkan power yang terbagi-bagi sehingga tak ada pihak yang punya power yang super besar.
Katanya lagi, maka akan menciptakan ruang untuk tawar menawar. “Tak perlu heran, karena dalam demokrasi, power sharing, berbagi kekuasaan itu salah satu jalan keluar,” ujar dia.
Kembali soal pernyataan hal legal tak wajar tadi, imbuh Yozi, dulu pernah kok; ketika Prabowo kalah kali pertama melawan Jokowi, koalisinya Prabowo berulah dengan mengubah UU MD3 sehingga Pimpinan DPR RI tidak serta merta diambil dari Parpol sesuai urutan pemenang Pemilu.
Akan tetapi, ia menambahkan, dilakukan dengan cara pemilihan, maka Ketua DPRRI masa itu bukan berasal dari PDIP melainkan dari Golkar.
“Itu pula yang membuat Puan Maharani lebih memilih jadi Menteri ketimbang pimpinan DPR RI,” jelas Yozi.